Seks dan Politik

Oleh
Tjipta Lesmana

Menanggapi kasus video porno yang menimpa rekannya, Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar, Yuddy Chrisnadi, mengimbau agar masyarakat tidak membesar-besarkan kasus ini. Alasannya, “Beliau (Yahya Zaini) juga manusia, tidak bedanya dengan lainnya. Hal seperti ini bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa anggota DPR, wartawan, anggota KPK, dan pemimpin umat sekali pun!”
Artinya? Siapa pun dia, kemungkinan melakukan apa yang dilakukan oleh YZ selalu ada. Jadi, kenapa harus diributkan?
Bagi Chrisnadi, perselingkuhan antara Yahya dan Maria Eva tampaknya tidak bisa dikategorikan dalam domain moralitas. Jika Chrisnadi ditanya soal moralitas, mungkin ia akan balik bertanya: Moralitas? “Politics has no relation to morals!” Ia akan meminjam kata-kata Nicolo Machiavelli, seorang pemikir Italia yang hidup pada pertengahan abad ke-15.
Tulisan-tulisan Machiavelli begitu kesohor sehingga di kemudian hari muncul apa yang disebut “politik Machiavellisme”, suatu konsep yang sederhana saja: tujuan menghalalkan cara.
Hari-hari ini masyarakat kita seperti diguncangkan oleh beredarnya rekaman video cabul yang dilakonkan oleh seorang wakil rakyat dengan WIL-nya (wanita idaman lain), penyanyi dangdut yang dikabarkan juga fungsionaris salah satu organisasi kemasyarakatan yang bernaung di bawah bendera Partai Golkar. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang, sudah menyaksikan video tersebut. Kalau tidak salah, inilah peristiwa paling menghebohkan di gedung parlemen Indonesia—semenjak bangsa kita merdeka—dilihat dari perspektif moral.
Dikatakan menghebohkan, bahkan spektakuler, sebab (1) perempuannya sudah membeberkan kepada publik semua yang tersiar di media massa. Ya, semua diakui kebenarannya. (2) Wakil rakyat yang terhormat (?) itu di partainya menjabat Ketua bidang Kerohanian (!), pernah pula menjabat Ketua Umum sebuah organisasi kemahasiswaan beken “berstempel” sebuah agama; (3) menurut WIL-nya, hubungan asmara mereka berlangsung cukup lama, dan para petinggi partai terkait pun sejak awal sudah tahu; (4) Masih menurut pengakuan sang WIL, ia sempat hamil dan kemudian menggugurkan kandungannya atas permintaan “yang terhormat” dan istrinya. (5)

Cacat Moral
Rekaman video cabul yang beredar itu dibuatnya sendiri. Setelah itu, setelah semua fakta dibeberkannya, si WIL dengan suara terisak-isak (impression management?) memohon kepada masyarakat luas agar “nama baik saya dibersihkan dan mencari siapa yang menyebarkan (rekaman tersebut)”. Nama baik? Mengertikah dia apa sesungguhnya makna “nama baik”? Barangkali, ME juga mempunyai pandangan yang sama dengan Chrisnadi: kejadian seperti ini biasa, dilakukan oleh setiap orang. Kebetulan saja, YZ lagi sial, tertangkap basah (kuyup).
Almarhum Prof Dr Driyarkara, dalam suatu tulisannya, mengemukakan bahwa manusia—dari segi moral—harus dilihat secara utuh, tidak boleh sepotong-potong. Sekali sepak-terjang Anda cacat morally, Anda itu habis. Itulah yang dimaksud oleh Driyarkara “dilihat secara utuh”, tidak boleh parsial.
“Tapi, ini politik, Bung!” kata para politisi. ”There are no morals in politics! There is only expediency,” ucap Lenin. Pada kurun waktu yang hampir sama (awal abad ke-19), William E Gladstone, Perdana Menteri Inggris ketika itu, mengakui bahwa sejarah pemerintahan manusia yang paling kotor, ya, dunia politik, dunia pemerintahan.
Machiavelli, Lenin, dan Gladstone, rupanya, satu “geng” dalam pemikiran politik. Intinya, jangan kaitkan poltik dengan moral, sebab ini memang dua “barang” yang tidak bisa disatukan.
Tapi, pandangan mereka bukan pandangan yang bisa diterima oleh semua orang, politisi, apalagi akademisi. Karl Popper, seorang ahli filsafat politik dari Inggris yang sangat dihormati oleh kalangan ilmuwan seantero dunia, menulis bahwa politik harus dimoralkan; bukan sebaliknya: moral dipolitisasikan!
Sebab permainan politik tanpa diberikan lapisan moral menjadi permainan binatang yang ganas, padahal manusia tidak suka, bahkan marah jika dicap “binatang”. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26 percaya bahwa siapa pun dia, termasuk politisi, tidak bisa dibenarkan jika melakukan perbuatan “evil” semata-mata atas dasar kepentingan.
Maka, kita harus menolak dan melawan keras pandangan yang mengatakan bahwa urusan politik tidak boleh dicampuradukkan dengan moral; bahwa kejadian di DPR itu “biasa”, tidak usah dihebohkan.
Justru aspek moral menjadi lebih penting lagi bagi para pemimpin, elite politik, dan wakil-wakil rakyat. Logikanya sangat sederhana: Jika Anda tidak mampu memimpin diri sendiri—dalam arti hidup baik secara moral—bagaimana mungkin Anda bisa memimpin bangsa dan negara?
Moralitas berarti konsisten berpegang pada pedoman hidup, terutama yang digariskan oleh agama. Lagipula, pemimpin di mana-mana menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpin.

Kejahatan Susila
Korupsi susah diberantas, sebab sang pemimpin terus berkorupsi, bahkan “korupsi berjamaah”. Maka, kasus perselingkuhan yang menimpa anggota DPR-RI tidak bisa dipandang enteng, apalagi dengan alasan itu masuk dalam domain pribadi. Dalam konteks ini, kita tidak paham apa sebab Partai Golkar masih setengah hati menjatuhkan sanksi berat kepada YZ.
Mestinya, pimpinan DPR secara cepat memecat YZ, tidak usah menunggu tindakan yang diambil partainya, atau klarifikasi dari yang bersangkutan segala. Simak baik-baik persyaratan menjadi anggota DPR yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
Di situ jelas diatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota Dewan. Polisi juga keliru ketika mengatakan bahwa kepolisian tidak bisa bertindak, jika tidak ada pihak yang melaporkan kasus ini.
Ingat, kejahatan susila bukanlah delik aduan. Jika urusan susila dipermainkan seenaknya, bangsa dan negara ini tinggal menunggu kehancurannya. Jangan pula ada pihak-pihak yang bertanya dan menyelidiki siapa yang dengan sengaja membocoran rekaman video cabul tersebut.
Setelah 8 tahun hidup dalam era reformasi, rupanya, paradigma sebagian manusia Indonesia—khususnya para elitenya—dalam menghadapi persoalan kritik dan sejenisnya tidak juga berubah.
Kalau ada kritik atau kecaman, yang dicari selalu identitas dan motivasi pengkritik. Mestinya, substansi kritik yang diselidiki. Siapa pengedar atau pembocor video cabul adalah masalah sekunder atau tertier. Yang jauh lebih penting adalah menyelidiki dan menindak orang-orang yang menjadi pelakunya!
Di Rusia, seorang menteri langsung mundur setelah video cabulnya (bersama WIL) beredar ke publik. Wakil Menteri Kehakiman Korea Selatan, Kim Sang-hee langsung mundur dari jabatannya setelah rekaman video berisikan adegan ia menerima suap beredar luas. DPR harus dibersihkan dari orang-orang cacat moral.

Penulis adalah Pengajar Universitas Pelita Harapan.

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/08/opi01.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: